08 May 2012

Hayono: Tank Leopard Miliki Efek Deterrence



Jurnas.com | WAKIL Ketua Komisi I DPR (membidangi pertahanan dan politik luar negeri), Hayono Isman menilai Indonesia perlu melakukan modernisasi dan membangun kekuatan pertahanan. Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia harus terus ditingkatkan, termasuk dengan membeli Tank Leopard dari Jerman atau Belanda.

“Dengan membeli tank Leopard akan memiliki effect deterrence di kawasan,” kata Hayono Isman di Press Room DPR, Jakarta, Senin (7/5), saat melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Jerman pada tanggal 22-25 April 2012.

Karena itu, Hayono mendukung pemerintah untuk pengadaan Alutsista jenis MBT jenis Leopard.

Menjawab pertanyaan mengenai apa urgensi untuk memiliki tank Leopard, Hayono mengatakan bahwa secara teknis TNI khususnya TNI AD yang lebih mengetahui. Namun yang pasti, keberadaan tank Leopard pasti memberikan effect deterrence dengan negara tetangga.

Politisi Partai Demokrat ini, menyebutkan membangun kekuatan pertahanan sangat penting untuk menjaga kedaulatan NKRI. Bahkan Hayono menyebut Malaysia masih mengintip peluang untuk mengambil blok Ambalat dari Indonesia.

“Kalau Malaysia berusaha merebut Ambalat, ya kalau saya mendukung Indonesia berperang dengan Malaysia,” katanya.

Malaysia, kata Hayono, cukup dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Indonesia harus siap menghadapi Malaysia kalau Malaysia berusaha merebut Ambalat.


Kabinet Belanda Akhirnya Menyetujui Penjulan Tank Leopard Ke Indonesia



Mediawatch - Kabinet demisioner Belanda akan menjual tank bekas ke Indonesia. Demikian menurut beberapa sumber dari kalangan pemerintah pada harian De Volkskrant.


Kabinet Belanda sebenarnya tidak mendukung transaksi ini, tapi Menteri Pertahanan Hans Hillen, yang harus melakukan operasi penghematan anggaran di departemennya, sangat membutuhkan dana hasil penjualan senilai 200 juta euro.


Melalui dukungan pada mosi Arjan al Fassed, dari partai Groenlinks (Kiri Hijau), mayoritas suara di parlemen Belanda juga menentang penjualan ini. Mereka menilai, transaksi ini bertentangan dengan kebijakan hak azasi manusia Belanda.


"Militer Indonesia melanggar hak azasi manusia. Dengan penjualan senjata ini, kabinet demisioner membantu pelanggaran tersebut," demikian Arjan al Fassed.

Source : Jurnas / RNW

0 comments:

Post a Comment