DPR Ramai-Ramai Tolak Pembelian Tank Leopard

VIVAnews - Politisi di Senayan ramai-ramai mengecam rencana pembelian tank Leopard dari Belanda. Para politisi dari sejumlah fraksi termasuk Demokrat itu menilai pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu tidak tepat.

"Kami tidak ingin pembelian alutsista ini justru malah membebani negara," kata Enggartiasto Lukita, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Selasa 24 Januari 2012. "Kami tidak mau dikecam oleh ekonom atau masyarakat," kata Enggar dalam rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono itu.

Politikus Golkar itu menyatakan yang paling penting adalah kesejahteraan prajurit. Seberapa canggih pun peralatan, jika kesejahteraan belum terjamin, maka peralatan tidak efektif. Karena itu, Enggartiasto menyatakan, harus ada persentase yang adil antara keperluan peralatan dan kesejahteraan prajurit.

Anggota Komisi I dari Demokrat, Adjeng Ratna Suminar, menyatakan ketika ke daerah-daerah masih banyak melihat rumah-rumah prajurit yang hancur. Adjeng bahkan mempertanyakan apakah pembelian tank Leopard ini hanya sekadar "keren-kerenan", sementara banyak prajurit TNI hidup nelangsa.

Susaningtyas Nefo Handayani, politikus Hanura, mempertanyakan alasan pembelian Leopard. "Kita harus bisa cermati situasi geografis dan kondisi yang ada, dalam pembelian alutsista. Apakah leopard ini sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Apa sesuai dengan kondisi kita? Dengan berat 60 ton dan jalan serta jembatan tidak memadai," katanya. "Apakah tidak mungkin Pindad memproduksi main atau light battle tank yang bisa digunakan di perbatasan?"

Lagi pula, kata Nefo, 70 persen wilayah Indonesia berupa lautan. "Kenapa bukan bangun kapal patroli dari PAL?" ujarnya. "Itu cukup bagus untuk mempertahankan wilayah kita dengan banyaknya pulau. Soal dirgantara, jangan terulang heboh kasus PNG. Alangkah baiknya kalau peralatan kita bisa lebih maju," katanya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mayor Jenderal TNI purn. Tritamtomo menyatakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI/Polri seharusnya mengutamakan produk dalam negeri. Kemudian, pembangunan alutsista ini harus berbarengan dengan sistem pembekalan prajurit sehingga bisa membentuk TNI yang kuat dan profesional.

Teguh Juwarno, politikus Partai Amanat Nasional, menyatakan DPR meminta sesi khusus soal rencana pembelian Leopard ini. "Ini ada problem. Ini memang ada ancaman apa sehingga kita harus beli Leopard?" katanya. Selama ini, kata Teguh, pembelian alutsista selalu menurut apa kata pemerintah secara sepihak, bukan kesepakatan DPR bersama pemerintah. (kd)

Source : vivanews.com