Kemhan Dorong Industri Pertahanan Nasional (III)

RI Bakal Kuat Secara Militer

Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan produk bagi pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional, terutama pengadaan alat utama system persenjataan (alutsista). Saat ini saja Indonesia sudah mampu membuat senapan laras panjang canggih, panser, kapal patroli dan roket. Dengan dukungan besar dari pemerintah, Indonesia akan mampu membuat pesawat tempur hebat dan kapal perang mutakhir.

Demikian rangkuman pendapat dari Direktur Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia Iwa Garniwa, pengamat dari Universitas Gadjah Mada Ari Sujito dan ahli ekonomi Revrisond Baswir yang dihubungi secara terpisah, Rabu (22/12) dan Kamis (23/12), di Jakarta. Iwa Garniwa mengemukakan, Indonesia berpotensi untuk menghasilkan produk strategis di bidang pertahanan. Penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk tersebut cukup baik dikuasai,
tinggal menunggu dukungan pemerintah yang belum optimal hingga kini.

Sejumlah industri yang dipandang strategis antara lain PT Pindad (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya. PT Pindad adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam penyediaan produk mesin dan produk militer. Sedangkan PT PAL kegiatan utamanya adalah memproduksi kapal perang dan kapal niaga juga memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal. “Tinggal kita lihat branch market-nya kemana dulu, kalau ke Amerika, Jepang atau Cina sepertinya belum sampai ke sana. Tetapi industri strategis seperti Pindad, PT DI (Dirgantara Indonesia) dan PAL di Surabaya bisa berpotensi sebagai industri strategis dalam rangka penyediaan alutsista,” katanya.

Di samping itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tutur Iwa, juga mampu membuat roket. “Hanya masalahnya benchmarknya ke mana. Tinggal bagaimana kemauan Kementerian Pertahanan untuk menghasilkan pertahanan itu,” imbuhnya. LAPAN, menurut dia, terbukti mampu buat roket meski bukan jarak jauh. Kalau ditanya kepada mereka mengapa tidak mampu sebagus dan sehebat India dan Pakistan, jawabannya sederhana, Indonesia menguasai teknologinya dan bisa memproduksinya, tetapi semuanya dibutuhkan dana.

Pindad yang berpotensi untuk membangun teknologi persenjataan, justru dikembangkan ke arah kelistrikan, yakni membangun pembangkit listrik dan motor listrik. Dia menyerukan pemerintah mengorientasikan kebijakan untuk mendukung penguasaan teknologi dengan dukungan pendanaan untuk menghasilkan produk dari industri strategis itu. “Pendanaan memang menjadi masalah klasik,” tukasnya.

Kondisi serupa juga dialami Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dengan pengembangan dan penguasaan teknologi nuklir yang belum diikuti upaya implementasinya. “Sekarang nuklir untuk pembangkit listrik saja belum terlaksana,” imbuhnya.

Penataan Kekuatan

Sementara itu pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada Ari Sujito mengemukakan, penataan kekuatan alutsista dan profesional TNI sebagai instrumen pertahanan negara memang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 45,2 triliun dalam RAPBN 2011. Prioritas anggaran sebesar itu masih pada modernisasi dan peningkatan alutsista.

Roket R-Han, hasil Litbang Kemhan dan Pindad

Namun, menurut dia, permasalahan pertahanan di Indonesia bukan hanya terletak pada kekuatan persenjataan dan personil keamanan tapi juga posisi tawar Indonesia di kawasan Asean. Satu contoh kasus yang ada di depan mata, tuturnya, konflik perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia harus dijadikan refleksi agar membenahi secara menyeluruh soal kedaulatan. “Indonesia akan dipandang mampu di mata dunia karena hebat secara politik dan ekonomi demokratis dan berdaulat, sehingga negara kecil seperti Malaysia sesungguhnya gampang dilumpuhkan,” katanya.

Dia menilai diplomat RI di luar negeri terlalu lemah dan tidak ulung di kancah internasional. Begitu pula duta besar RI tidak berfungsi efektif. Padahal urusan diplomatic sekarang adalah kemampuan kebijakan yang kuat dalam negeri. Ini akan menjadi daya besar nasionalisme ekonomi untuk memperkokoh kedaulatan politik bangsa, sehingga Indonesia tidak diremehkan. “Perang zaman sekarang adalah perang ekonomi dan politik, yakni soal nasionalisme kita. Bukan soal keberanian angkat senjata, tetapi seberapa mampu ekonomi dan politik kita tidak didikte oleh asing, termasuk Malaysia.

Jalur diplomasi harus tetap punya target yang jelas. Presiden perlu tegas bersikap,” tegas Ari. Ahli ekonomi Revrisond Baswir mengataab, ketertinggalan di bidang alutsita tidak harus membuat Indonesia lemah dalam wawasan nasionalisme. “Persenjataan bukan harga mati untuk mempertahankan bangsa, sebab kekuatan ekonomi rakyat justru yang harusnya menjadi pilar pertahanan bangsa,” tegasnya. Dia tidak setuju jika nilai pertahanan Negara hanya dilihat dari sisi tingginya dana untuk pertahanan dan persenjataan, sementara system perekonomian rakyat diserahkan kepada kapitalis. “Bangsa yang kuat juga harus ditopang dari kekuatan ekonomi rakyatnya. Akan menjadi percuma sebab perang di abad ini bukan perang senjata, tetapi perang ideologis dan ekonomi. Sampai kapanpun bangsa ini masih dijajah, karena pemerintahnya tunduk dengan sistem kapitalis,” ucapnya.

Sedangkan Kepala Bidang Telekomunikasi Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mashury Wahab mengungkapkan, kemampuan Indonesia di dalam industri pertahanan masih sebatas perakit. Industri strategis yang ada belum sepenuhnya mempunyai kemampuan teknologi kunci. Dia memberi contoh, PT Pindad masih mendatangkan komponen suspensi untuk kendaraan militer yang diproduknya dari luar negeri. “Hal ini menuntut perhatian dari pengguna produk itu. Mereka menuntut yang terbaik dan canggih namun tidak memberikan dukungan dan ruang untuk peningkatan potensi di bidang industri pertahanan,” katanya.

Secara umum, sambungnya, teknologi di industri pertahanan yang baru dikuasai Indonesia masih minim. Radar, misalnya, tidak semua jenis dikuasai. Untuk pembuatan roket, teknologinya pun masih diimpor. Penelitian dan pengembangan Kementerian Pertahanan pun belum optimal mendapatkan dukungan dari instansinya. “Pendanaan bagi mereka tidaklah diprioritaskan, dana dialokasikan paling akhir,” tuturnya seraya menambahkan, kemampuan Indonesia menghasilkan produk militer akan meningkatkan pertahanan nasional terhadap berbagai ancaman.